POJOKPLAN.ID, GORONTALO, — Konflik agraria kembali menyeruak di Kota Gorontalo. Kasus dugaan penyerobotan lahan milik Yakob Harmain, warga Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, kini berbuntut panjang setelah Haji Ramang Karim, pihak pengontrak lahan tersebut, melaporkan dugaan tindak pidana pengancaman ke Polsek Kota Barat.
Laporan tersebut dibuat pada hari Sabtu (9/11/2025) di polsek kota barat, Haji Ramang di datangi oleh seorang pria berinisial SU, yang datang ke lokasi dengan membawa senjata tajam jenis parang. Pria tersebut diduga datang dengan maksud mengusir Haji Ramang dari lahan yang secara sah dikontraknya dari Yakob Harmain.
“Saya merasa terancam dengan parang yang dibawa oleh pria berinisial SU. Dia datang dan memaksa saya keluar dari lahan yang saya kontrak secara sah dari pemiliknya, yakni Pak Yakob Harmain,” ungkap Haji Ramang saat ditemui usai membuat laporan di Polsek Kota Bara.
Menurut keterangan pemilik lahan yakob harmain, SU tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atau alas hak atas tanah yang di klaimnya tersebut. Tindakan intimidatif tersebut diduga telah melanggar ketentuan hukum pidana, khususnya Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang menegaskan bahwa barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan, dapat dipidana.
“Saya berharap pihak kepolisian dapat menindaklanjuti laporan saya secara profesional dan memberikan rasa aman kepada saya serta keluarga. Dalam proses hukum nanti, saya juga akan menunjuk pengacara untuk mendampingi saya,” tambahnya.
Peristiwa ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah pertanahan di tingkat lokal. Dugaan penyerobotan lahan sering kali tidak berhenti pada sengketa kepemilikan, tetapi berkembang menjadi tindakan intimidasi dan kekerasan yang mengancam rasa aman warga. Dalam konteks negara hukum (rechtsstaat), aparat penegak hukum dituntut untuk hadir memberikan perlindungan dan kepastian bagi warga yang memiliki hak sah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polsek Kota Barat telah menerima laporan resmi dari Haji Ramang Karim. Kasus ini juga mendapat atensi dari masyarakat setempat karena dinilai mencerminkan fenomena sosial yang berulang — ketika hak kepemilikan dan penguasaan sah atas lahan sering kali diganggu oleh pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara melawan hukum.
“Kami percaya hukum akan menjadi pelindung bagi yang benar. Laporan ini bukan sekadar membela hak pribadi, tetapi juga upaya untuk menegakkan keadilan agar tidak ada lagi warga yang diintimidasi di atas tanahnya sendiri,” tutup Haji Ramang.
