Pohuwato – Aliansi Pemuda Kabupaten Pohuwato melancarkan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Pohuwato, Selasa (14/1/2025), usai merasa tidak mendapat respons dari anggota legislatif. Massa mendesak segera dilakukannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik proyek jalan di Kecamatan Randangan.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 14.00 WITA ini diwarnai orasi lantang dari peserta demonstrasi. Namun, kekecewaan memuncak saat mereka mendapati gedung DPRD kosong tanpa kehadiran para wakil rakyat. Koordinator lapangan, Wahyu Pilobu, mengkritik keras absennya para anggota legislatif.
“DPRD Pohuwato seperti main-main dengan kami. Ini hari kerja, tapi dari Ketua hingga Komisi III tidak ada satu pun yang hadir,” ujar Wahyu dalam orasinya.
Wahyu juga menuding bahwa ketidakhadiran Ketua DPRD terkesan mencurigakan. Ia menduga ada kepentingan tertentu yang membuat lembaga tersebut lamban dalam menindaklanjuti isu ini.
“Jangan sampai Ketua DPRD takut dengan kami atau ada kongkalikong dengan kontraktor proyek jalan di Randangan,” tegas Wahyu.
Sekretaris DPRD Pohuwato, Hamkawaty Mbuinga, yang menemui massa, menyampaikan bahwa absennya anggota dewan disebabkan kesibukan dinas. Ia menyebut beberapa anggota sedang turun lapangan, sementara Ketua DPRD tidak hadir karena sakit.
“Pimpinan dan anggota lainnya sedang melakukan kunjungan ke perusahaan. Untuk Ketua DPRD, saat ini beliau masih dalam kondisi sakit,” ujar Hamkawaty di hadapan massa aksi.
Namun, penjelasan tersebut tak menyurutkan desakan dari para demonstran. Wahyu menegaskan bahwa inti dari aksi ini adalah agar DPRD segera melaksanakan RDP bersama Dinas PUPR, kontraktor proyek, dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
“Kami meminta DPRD menjadwalkan RDP sesegera mungkin. Sudah beberapa minggu rekomendasi dari aksi sebelumnya kami sampaikan, tapi hingga kini belum ada tindak lanjut dari Ketua DPRD,” ungkap Wahyu.
Aksi ini merupakan jilid kedua dari serangkaian protes terkait proyek jalan di Desa Siduonge, Kecamatan Randangan. Aliansi Pemuda Pohuwato mendesak transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah daerah serta menyoroti dugaan kejanggalan dalam pengerjaan proyek tersebut.
“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. DPRD jangan tutup mata terhadap persoalan yang menyangkut hajat hidup masyarakat Pohuwato,” tutup Wahyu.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak DPRD terkait jadwal pelaksanaan RDP yang diminta oleh massa aksi.
