Jakarta – Dalam pembukaan Asia Land Forum 2025, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyampaikan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menyelesaikan berbagai tantangan dalam pengelolaan tanah dan Reforma Agraria, demi mencapai masa depan yang berkelanjutan dan adil. Dalam pidato kunci yang disampaikan, Wamen Ossy menekankan bahwa tanah adalah sumber daya terbatas yang semakin sulit diperoleh di tengah populasi Asia yang terus berkembang.
"Tanah adalah sumber daya yang terbatas, dan kenyataan ini sangat kontras dengan jumlah populasi yang terus berkembang serta meningkatnya permintaan akan tanah untuk berbagai keperluan," ujar Wamen Ossy saat menjadi Pembicara Kunci dalam Asia Land Forum 2025 dengan tema "Securing Land Rights for a Sustainable and Equitable Future" yang berlangsung di Mercure Jakarta Batavia, Rabu (19/02/2025).
Indonesia, dengan luas tanah sekitar 190 juta hektare, menghadapi tantangan dalam pengelolaan tanah secara adil dan merata. Wamen Ossy menjelaskan kawasan hutan sekitar 120 juta hektare, sementara sekitar 70 juta hektare lainnya berada di bawah kewenangan kementerian kami. "Dari luas tersebut, hampir 56 juta hektar atau 80 persen telah terdaftar dan tersertipikasi," terangnya.
Namun menurutnya, pemerintah Indonesia menghadapi masalah ketimpangan kepemilikan tanah, tumpang tindih pengelolaan, serta konflik agraria. "Isu-isu ini memerlukan penyelesaian yang mendesak dari pemerintah Indonesia dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil," tambah Ossy Dermawan.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut melalui program Reforma Agraria. "Melalui program Reforma Agraria, kita dapat memastikan kepastian hak atas tanah, redistribusi tanah, serta pengelolaan akses melalui kemitraan dengan masyarakat," ujarnya.
Salah satu langkah utama dalam Reforma Agraria adalah Kebijakan Satu Peta yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Wamen Ossy menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menyelaraskan peta antar kementerian dan sektor guna meminimalkan tumpang tindih penggunaan lahan yang sering terjadi. "Menyinkronkan peta antar sektor akan mendukung pelaksanaan Reforma Agraria dan meminimalkan potensi konflik dan tumpang tindih penggunaan lahan," ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan pemangku kepentingan lainnya. "Pemerintah bekerja sama dengan CSO telah mencapai kemajuan signifikan dalam penyelesaian lokasi prioritas Reforma Agraria. Sebagai contoh, dari 70 lokasi yang ditargetkan, 15.725 bidang di 26 lokasi telah berhasil diselesaikan," tambahnya.
Wamen Ossy juga mengingatkan bahwa keberhasilan Reforma Agraria tidak hanya bergantung pada kebijakan dan regulasi, tetapi juga pada peran serta masyarakat. "Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penyelesaian masalah agraria, dan kolaborasi semua pihak akan memastikan manfaat reformasi agraria dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkasnya.
Asia Land Forum 2025 ini menjadi wadah penting untuk berbagi ide dan solusi terkait pengelolaan tanah di Asia, dengan harapan dapat menciptakan masa depan yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera bagi semua. Sebagai bentuk konret langkah ke depan, dilakukan penandatanganan Joint Statement oleh perwakilan dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, sebagai bentuk komitmen aksi bersama pelaksanaan Reforma Agraria, pembangunan desa dan koperasi rakyat untuk mencapai kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan.
Hadir mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati yang juga menjadi narasumber pada diskusi panel, dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen Penataan Agraria. (LS/JR/RT)
