Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Gorontalo bersama seluruh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Provinsi Gorontalo menyampaikan pernyataan resmi menyikapi dinamika yang tengah terjadi di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pernyataan tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Nomor 373/PW.01/A.II.07.99/27/12/2025 yang dikeluarkan di Gorontalo pada 2 Desember 2025.
Dalam surat tersebut, PWNU Gorontalo dan seluruh PCNU se-Gorontalo menegaskan sejumlah poin penting. Pertama, mereka berharap dan mendoakan agar dinamika internal di PBNU segera menemukan titik terang dan berakhir dengan kebaikan bersama, sehingga suasana organisasi kembali kondusif, solid, dan mampu melanjutkan khidmah kepada umat dengan penuh ketenangan.
PWNU Gorontalo juga menegaskan keyakinannya bahwa Nahdlatul Ulama merupakan jam’iyyah milik jamaah dan umat, bukan semata-mata milik struktur pengurus. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan langkah organisasi—khususnya di tingkat PBNU—diharapkan senantiasa berpijak pada kemaslahatan umat serta menjaga kepercayaan warga nahdliyin. Selain itu, PBNU diharapkan terus mendorong, mengawal, dan membimbing PWNU serta PCNU di seluruh Indonesia untuk menegakkan khitthah NU 1926 sebagai landasan utama perumusan program dan kebijakan organisasi.
Terkait adanya perbedaan pendapat atau ketegangan internal, PWNU Gorontalo berpandangan bahwa langkah terbaik adalah mencegah meluasnya persoalan agar tidak merembet ke tingkat wilayah dan cabang serta tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.
PWNU Gorontalo dan PCNU se-Gorontalo juga menyampaikan apresiasi terhadap setiap upaya PBNU dalam menjaga marwah, keberlangsungan, dan persatuan organisasi. Seluruh proses dan keputusan diharapkan tetap berada dalam koridor Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan perkumpulan yang berlaku.
Selain itu, mereka mengajak seluruh pengurus NU di berbagai tingkatan untuk memperkuat sinergi antara Syuriyah dan Tanfidziyah dengan menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing secara proporsional. Sinergi tersebut dinilai penting agar dinamika internal dapat diselesaikan dengan penuh kearifan dan semangat kebersamaan.
Sebagai organisasi berskala nasional bahkan internasional, PWNU Gorontalo menilai keterlibatan wilayah dalam proses pengambilan keputusan sangatlah penting. Oleh karena itu, PBNU diharapkan terus mengakomodasi aspirasi dan keterwakilan berbagai daerah, termasuk kawasan Indonesia Timur, agar setiap keputusan benar-benar mencerminkan keseluruhan unsur jam’iyyah.
PWNU Gorontalo dan PCNU se-Gorontalo juga menyampaikan keprihatinan atas dinamika internal yang terjadi di tengah kondisi sebagian masyarakat—khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat—yang sedang mengalami musibah. Mereka berharap perhatian dan energi organisasi tetap diarahkan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.
Lebih lanjut, PWNU Gorontalo berharap dinamika ini dapat segera diselesaikan melalui musyawarah, tabayyun, dan semangat persaudaraan. Apabila situasi tidak kunjung mereda, mereka mendorong PBNU mempertimbangkan langkah-langkah terbaik, termasuk opsi percepatan Muktamar, demi kebaikan organisasi secara menyeluruh.
Terakhir, PWNU Gorontalo mengusulkan agar mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU serta ketua-ketua NU di berbagai tingkatan dipertimbangkan untuk menggunakan sistem Musyawarah Ahlul Halli wal ‘Aqdi, sebagaimana mekanisme yang berlaku dalam pemilihan Rais ‘Aam dan Rais NU di setiap tingkat kepengurusan.
Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Rais PWNU Gorontalo dr. KH. Burhanudin Umar, Katib KH. Abdullah Aniq Nawawi, Ketua Drs. H. Ibrahim T. Sore, serta Sekretaris Arkan Karim, S.Pd.

