POJOKPLAN.ID, GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan kebijakan pembebasan dan pengurangan pembayaran pokok serta sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dengan ketentuan pembebasan pokok berlaku untuk tunggakan hingga tahun pajak 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.
Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 325/28/VIII/2026 dan berlaku mulai 10 hingga 31 Agustus 2026.
Program ini diberikan kepada orang pribadi yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Gorontalo. Selain pembebasan pokok tunggakan, masyarakat juga mendapatkan pembebasan atas seluruh sanksi administrasi PKB.
Kebijakan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan dengan keringanan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Khusus kendaraan bermotor hasil lelang instansi TNI dan Polri yang hingga saat ini belum diregistrasikan, diberikan pengurangan pokok BBNKB sebesar 50 persen serta pembebasan 100 persen sanksi administrasi atas keterlambatan registrasi kendaraan.
Sementara itu, kendaraan bermotor yang dimutasikan ke wilayah Provinsi Gorontalo mendapatkan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan dengan tahun pembuatan 2023 ke bawah.
Pembebasan tersebut tidak berlaku bagi kendaraan yang dimiliki oleh Badan Usaha milik Pemerintah dan/atau badan usaha swasta.
Masyarakat yang ingin memanfaatkan program ini dapat mendatangi UPTD-P3D kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo atau menghubungi layanan informasi Bapenda Provinsi Gorontalo.
Program pembebasan dan pengurangan pajak kendaraan ini turut didukung Ditlantas Polda Gorontalo dan PT Jasa Raharja Cabang Gorontalo.

