POJOKPLAN.ID, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto naik pitam usai mengetahui praktik pengoplosan beras yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp 100 triliun per tahun. Dalam pernyataan tegasnya, Prabowo menyebut hanya 4–5 kelompok usaha besar yang menikmati hasil kejahatan itu.
“Saya tidak terima. Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh UUD… Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung, usut dan tindak!” tegas Prabowo saat memberikan pernyataan di Istana, Senin (22/7/2025).
Prabowo menyebut negara saat ini “setengah mati” mencari pemasukan melalui pajak dan cukai. Namun, justru kelompok elite usaha tertentu menikmati keuntungan dari beras oplosan yang dijual dalam kemasan premium, padahal kualitasnya jauh di bawah standar.
“Kalau mereka kembalikan Rp 100 triliun itu oke. Kalau tidak, kita sita itu, penggiling-penggiling padi yang brengsek itu,” ujarnya dengan nada tinggi.
212 Merek Terindikasi, 26 Sudah Mengaku
Sikap tegas Presiden ini menyusul laporan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang mengungkap 212 merek beras terindikasi tidak sesuai standar mutu. Dari jumlah itu, 26 merek mengaku telah melakukan praktik pengoplosan, seperti mencampur beras biasa ke dalam kemasan premium.
Tak hanya itu, tim gabungan Kementan, Satgas Pangan, dan Kejaksaan Agung menemukan banyak kemasan 5 kg ternyata hanya berisi 4,5 kg. Label produk pun dipalsukan.
Produk-produk ini disebut sudah menyebar luas ke minimarket dan supermarket besar, yang artinya, masyarakat menjadi korban langsung.
Mafia Beras Diburu, Aset Siap Disita
Prabowo memerintahkan penyelidikan tuntas dan tidak menutup kemungkinan penyitaan aset jika pelaku tidak mengembalikan kerugian negara. Ia menyebut praktik semacam ini bukan hanya kejahatan ekonomi, tapi pengkhianatan terhadap bangsa.
“Ini bentuk penghianatan, rakyat kita dibohongi,” tambahnya.
Dengan arahan Presiden, pemerintah kini memperkuat koordinasi antar lembaga hukum untuk membongkar jaringan mafia beras dan memastikan keadilan ditegakkan.
