Pohuwato - Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program perumahan. Berdasarkan laporan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Pohuwato, Fadli Sanad, jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pohuwato berhasil ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
“Tahun 2017, data menunjukkan ada sekitar 14.000 masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni. Alhamdulillah, hingga 2024, jumlah itu berhasil kami kurangi dengan membangun sekitar 5.000 unit rumah untuk masyarakat yang belum memiliki rumah atau tinggal dalam kondisi tidak layak,” ungkap Fadli dalam rapat kerja bersama Komisi III DPRD Pohuwato, Senin (6/1/2025).
Capaian ini merupakan bukti nyata dari sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dalam mengatasi persoalan perumahan di Pohuwato. Pemerintah daerah berfokus pada pembangunan rumah bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti keluarga yang tinggal dalam satu rumah dengan dua hingga tiga kepala keluarga.
Ketua Komisi III DPRD Pohuwato, Nasir Giasi, mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah. Ia juga mendorong agar momentum ini dimanfaatkan untuk menarik perhatian pemerintah pusat, terutama dengan kunjungan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, ke Pohuwato.
“Kunjungan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Pohuwato, khususnya mereka yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Kami mendorong pemerintah daerah untuk menjadikan Pohuwato sebagai prioritas dalam program-program pemerintah pusat, seperti program 3 juta rumah dan makanan bergizi,” ujar Nasir.
Fadli juga berharap, dengan perhatian pemerintah pusat, Pohuwato dapat menjadi salah satu daerah penerima manfaat program nasional tersebut. Kehadiran Fahri Hamzah di Pohuwato dalam rangka pelantikan organisasi pengusaha properti menjadi peluang strategis untuk mengusulkan agar daerah ini masuk dalam prioritas nasional.
