POJOKPLAN.ID, Pohuwato – Kepolisian Resor (Polres) Pohuwato menegaskan komitmennya untuk menertibkan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang marak terjadi di wilayah Kabupaten Pohuwato. Komitmen tersebut ditegaskan setelah rapat koordinasi rencana penertiban PETI di wilayah hukum Polres Pohuwato yang melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Jumat (2/1/2026).
Dalam wawancara Kapolres Pohuwato menyampaikan, Penertiban PETI akan dilakukan secara bertahap, terpadu, serta mengedepankan pendekatan humanis. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolres Pohuwato, AKBP Busroni, usai rapat koordinasi.
“Semua satu suara, kita saling mendukung dan saling menguatkan. Intinya, penertiban diawali dengan pendekatan humanis. Kita mulai dengan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian disampaikan bahwa akan ada penertiban,” ujar AKBP Busroni kepada awak media.
Kapolres menjelaskan, dalam satu hingga dua hari ke depan pihaknya akan melakukan konsolidasi internal terhadap seluruh personel. Penertiban nantinya tidak hanya melibatkan kepolisian, tetapi juga Pemerintah Daerah, TNI, serta seluruh unsur Forkopimda.
“Kami tidak bergerak sendiri. Penertiban ini akan dilakukan bersama Pemda, TNI, dan Forkopimda. Ini adalah langkah bersama,” tegasnya.
Menurut AKBP Busroni, penertiban di lapangan akan dimulai dari aktivitas PETI berskala besar, khususnya yang menggunakan alat berat seperti ekskavator. Ia meyakini, jika penggunaan alat berat berhasil dihentikan, maka aktivitas PETI lainnya juga akan ikut berhenti.
“Di lapangan tentu ada dinamika. Tapi kita mulai dari yang besar terlebih dahulu, yakni penggunaan ekskavator. Jika itu sudah tertib, saya yakin aktivitas lainnya juga akan berhenti,” jelasnya.
Kapolres mengakui bahwa upaya penegakan hukum terhadap PETI selama ini sudah sering dilakukan. Namun kenyataannya, aktivitas ilegal tersebut justru terus berkembang.
“Kami sudah berulang kali melakukan penertiban dan penegakan hukum. Namun faktanya, aktivitas PETI justru semakin bertambah. Karena itu, kali ini kita lakukan secara terpadu dengan melibatkan semua unsur,” ungkapnya.
Ia juga menyadari bahwa langkah penertiban PETI berpotensi menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun demikian, pihaknya akan terus memberikan pemahaman mengenai dampak negatif PETI.
“Pro dan kontra itu pasti ada. Ada yang merasa diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan. Namun akan kita berikan pemahaman bahwa penertiban ini dilakukan demi kepentingan dan kebaikan bersama,” katanya.
AKBP Busroni optimistis masyarakat Pohuwato mampu menilai dampak PETI, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun hukum.
“Insyaallah masyarakat kita sudah cerdas untuk menilai mana yang membawa manfaat dan mana yang mendatangkan mudarat,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa penertiban PETI akan dilakukan di seluruh wilayah hukum Polres Pohuwato tanpa tebang pilih.
“Penertiban akan dilakukan di seluruh wilayah hukum Polres Pohuwato dan tidak tebang pilih. Harapannya, setelah satu lokasi ditertibkan, lokasi lain juga dengan kesadaran sendiri menghentikan aktivitasnya,” tegas Kapolres.
AKBP Busroni juga mengingatkan bahwa jika aktivitas PETI tidak dihentikan, tidak menutup kemungkinan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dari pemerintah pusat akan turun langsung ke Pohuwato.
“Kita berharap sebelum Satgas PKH pusat turun, semua sudah tertib. Kita di daerah ini ada dan ingin menyelesaikannya bersama-sama,” pungkasnya.(Ml)
