Recommended.

Kementerian ATR/BPN Terima Penghargaan dari INDOPOSCO atas Diseminasi Strategi Komunikasi yang Paling Masif

Februari 10, 2026

Menteri Nusron Instruksikan Jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulsel Kolaborasi dengan Pemda untuk Permudah Sertipikasi Tanah bagi Warga Miskin Ekstrem

April 15, 2025

Trending.

KUD Dharma Tani Marisa Perkuat Kapasitas Pengurus, Siapkan Koperasi Hadapi Peluang Ekonomi Digital

Oktober 18, 2026

Penertiban Tanah Wakaf di Pohuwato Diperkuat Melalui Sidang Isbat Terpadu

September 17, 2026

Dua Pikap Bermuatan 2.450 Liter Solar Diamankan Satreskrim Polres Pohuwato

Oktober 19, 2026

Diduga Salurkan 10.325 Liter Solar Subsidi ke Tambang Ilegal, Warga Taluditi Ditahan Polisi

November 9, 2026

Samsat Marisa Hadirkan Layanan “Samsat Delivery”, Bayar Pajak Kendaraan Kini Bisa dari Rumah

September 1, 2026

Recommended.

Sentuh Tanahku sebagai Solusi Digital untuk Manajemen Aset Tanah Pribadi Masyarakat

Oktober 20, 2025

Kunjungan Perdana ke Papua, Menteri Nusron akan Sosialisasikan Pendaftaran Tanah Ulayat dan Serahkan Sertipikat Rumah Ibadah

November 19, 2025

Trending.

Dorong Kepastian Hukum Tanah Warisan, Kuasa Hukum Apresiasi Respons Kantor Pertanahan Pohuwato

November 9, 2026

​Dalam Dua Tahun Terakhir, Kementerian ATR/BPN Jangkau 16 Masyarakat Hukum Adat dan Daftarkan 68 Bidang Tanah Ulayat

Oktober 28, 2026

Jaga Keamanan Aset, Dirjen SPPR Imbau para Pemilik Tanah untuk Pasang Patok Tanda Batas

Oktober 28, 2026

Kolaborasi Lintas Instansi dalam Pelaksanaan Sidang Isbat Wakaf di Kabupaten Pohuwato

Agustus 28, 2026

Batal Nikah Sepihak, Pria Malut Gugat Mantan Kekasih Rp 170 Juta

Juli 5, 2025
Selasa, November 17, 2026
Tech News, Magazine & Review WordPress Theme 2017
  • BERANDA
  • BERITA
    • Nasional
    • Peristiwa
    • Hukum & Kriminal
    • Kantah Pohuwato
    • Daerah
    • Politik
    • Lingkungan
    • Edukasi
  • GAYA HIDUP
    • Olahraga
    • Infotainment
    • Kuliner
    • Ekonomi & Bisnis
  • SOSBUD
    • Sosial
    • Budaya
  • OPINI
  • GALERI
    • Photo
    • Video
  • BERANDA
  • BERITA
    • Nasional
    • Peristiwa
    • Hukum & Kriminal
    • Kantah Pohuwato
    • Daerah
    • Politik
    • Lingkungan
    • Edukasi
  • GAYA HIDUP
    • Olahraga
    • Infotainment
    • Kuliner
    • Ekonomi & Bisnis
  • SOSBUD
    • Sosial
    • Budaya
  • OPINI
  • GALERI
    • Photo
    • Video
No Result
View All Result
pojokplan.id
No Result
View All Result

Moh. Afif: Sikap Gubernur Gusnar Tidak paham soal rakyat

52
SHARES
107
VIEWS
Share on FacebookShare to WhatsappShare on Twitter

POJOKPLAN.CO, POHUWATO – Tekanan ekonomi yang dirasakan ribuan penambang rakyat di Kabupaten Pohuwato semakin memuncak. Penertiban intensif terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dinilai tidak diimbangi dengan solusi konkret dari Pemerintah Provinsi Gorontalo bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor pertambangan, Selasa (10/03/2026).

Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Pohuwato, Moh. Afif A.md., Kep., melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail yang dinilai belum memberikan jalan keluar bagi para penambang rakyat.

RelatedPosts

Diduga Salurkan 10.325 Liter Solar Subsidi ke Tambang Ilegal, Warga Taluditi Ditahan Polisi

Dorong Kepastian Hukum Tanah Warisan, Kuasa Hukum Apresiasi Respons Kantor Pertanahan Pohuwato

Kantor Pertanahan Pohuwato dan Pemprov Gorontalo Perkuat Sinergi Percepatan Sertipikasi Tanah

Menurut Afif, penindakan terhadap aktivitas PETI yang terus digencarkan aparat berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, khususnya ribuan keluarga penambang di wilayah lingkar tambang Gunung Pani.

Ia mengungkapkan, sejumlah toko emas di Pohuwato bahkan memilih menghentikan aktivitasnya karena khawatir terseret persoalan hukum.

“Akibatnya, emas hasil kerja keras para penambang rakyat kehilangan jalur penjualan di pasar lokal. Ini sangat memprihatinkan. Rakyat bekerja keras di lapangan, tetapi hasilnya tidak bisa dijual karena tidak ada kepastian hukum dari pemerintah,” tegas Afif.

Afif menilai pemerintah provinsi tidak seharusnya hanya menitikberatkan pada upaya penertiban tanpa memikirkan nasib masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertambangan rakyat.

“Kalau hanya penertiban yang dilakukan tanpa solusi, maka yang dikorbankan adalah rakyat kecil. Pemerintah tidak boleh sekadar menutup aktivitas penambang tanpa menghadirkan jalan keluar yang jelas,” ujarnya.

Ia bahkan menilai sikap pemerintah provinsi terkesan tidak memahami kondisi masyarakat yang bergantung pada aktivitas pertambangan.

“Seakan pemerintah provinsi tidak paham kondisi rakyat yang saat ini menggantungkan hidup di sektor pertambangan. Jangan sampai pemerintah terlihat acuh tak acuh terhadap kepentingan masyarakat,” kata Afif.

Selain itu, Afif juga menyoroti ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Gorontalo. Di satu sisi, pemerintah dinilai memberikan dukungan terhadap investasi perusahaan tambang besar seperti Pani Gold Project (PGP) yang dikelola oleh grup PT Merdeka Copper Gold.

Namun di sisi lain, para penambang tradisional yang telah lama menggantungkan hidup pada aktivitas tambang justru harus berhadapan dengan penegakan hukum tanpa adanya perlindungan regulasi yang jelas.

“Ketika perusahaan besar mendapat ruang investasi, penambang rakyat justru ditekan dengan penindakan. Pemerintah harus adil dan tidak boleh membiarkan rakyat kecil menjadi korban kebijakan,” tegasnya.

Afif juga menyoroti keterlibatan KUD Dharma Tani dalam kemitraan dengan perusahaan tambang seperti PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) dan PT Gorontalo Sejahtera Mining (GSM). Menurutnya, skema kemitraan tersebut hingga saat ini belum sepenuhnya menjawab persoalan utama yang dihadapi penambang tradisional di wilayah Gunung Pani.

Ia menilai tumpang tindih lahan serta minimnya dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila tidak segera ditangani secara serius.

Untuk itu, Afif mendesak Pemerintah Provinsi Gorontalo agar segera menghadirkan solusi nyata yang berpihak kepada masyarakat penambang.

Ia mengusulkan agar pemerintah provinsi membentuk tim khusus percepatan legalisasi tambang rakyat yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta perwakilan masyarakat penambang.

Tim tersebut diharapkan dapat mendampingi masyarakat dalam proses pengajuan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sehingga aktivitas pertambangan rakyat dapat berjalan secara legal dan terkontrol.

Selain itu, Afif juga meminta pemerintah provinsi menghadirkan mekanisme sementara yang memungkinkan emas hasil tambang rakyat tetap dapat dipasarkan secara legal selama proses perizinan berlangsung.

“Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret. Jangan biarkan ekonomi masyarakat lumpuh hanya karena kebijakan yang tidak memberikan solusi. Jika tidak ada langkah nyata, maka yang terjadi adalah penderitaan berkepanjangan bagi para penambang dan keluarganya,” tegasnya.

Ia juga meminta perusahaan tambang besar bersama KUD Dharma Tani agar tidak hanya berfokus pada kepentingan investasi, tetapi turut berperan aktif membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah lingkar tambang.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

“Kami berharap pemerintah provinsi benar-benar hadir untuk rakyat. Jangan sampai masyarakat penambang terus hidup dalam ketidakpastian di tanah mereka sendiri,” tutup Moh. Afif A.md., Kep.(m)

Tags: DPRD Kabupaten PohuwatoKetua PAN PohuwatoMoh. AfifSeketaris Komisi 3Tidak Pro Rakyat
Muladi

Muladi

Next Post

Pemerintah Umumkan Kebijakan WFA, Menteri Nusron Pastikan Kantah Tetap Buka Layani Masyarakat

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POPULAR POST

  • PB HMI Desak Pecat Oknum Polisi yang Keroyok Kader di Mamuju

    620 shares
    Share 248 Tweet 155
  • Sengketa Tanah di Dembe I Memanas, Haji Ramang Diteror Saat Menempati Lahan Kontrak Sah

    272 shares
    Share 109 Tweet 68
  • 617 PPPK Pohuwato Siap Kerja, Dokumen Tantangan Terakhir

    214 shares
    Share 86 Tweet 54
  • Tindak Penganiayaan di Desa Imbodu, Telan Satu Korban Jiwa dan Satu Luka Berat

    211 shares
    Share 84 Tweet 53
  • Mengejutkan! Polda Gorontalo Bongkar Sindikat Perdagangan Orang di Pohuwato

    179 shares
    Share 72 Tweet 45
  • Beranda
  • Redaksi
  • Pedoman Media Sber
  • Tentang Kami
  • Kontak
PT SIBER MEDIA NUSANTARA

© Copyright 2025, All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • Nasional
    • Peristiwa
    • Hukum & Kriminal
    • Kantah Pohuwato
    • Daerah
    • Politik
    • Lingkungan
    • Edukasi
  • GAYA HIDUP
    • Olahraga
    • Infotainment
    • Kuliner
    • Ekonomi & Bisnis
  • SOSBUD
    • Sosial
    • Budaya
  • OPINI
  • GALERI
    • Photo
    • Video

© Copyright 2025, All Rights Reserved