POJOKPLAN.ID, POHUWATO – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato, Abdul Rasyid, S.ST., M.H., menghadiri kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Gorontalo dengan Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo, yang dirangkaikan dengan penandatanganan Pedoman Kerja Teknis antara Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan Polres/Polresta se-Provinsi Gorontalo.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo dan dihadiri langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo serta jajaran terkait dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kepolisian di wilayah Provinsi Gorontalo.
Penandatanganan kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antara jajaran ATR/BPN dan Kepolisian, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertanahan.
Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian ATR/BPN dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Melalui kerja sama yang semakin terarah, kedua institusi diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan pertanahan serta mendukung terciptanya kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan.
Selain Perjanjian Kerja Sama di tingkat provinsi, penandatanganan Pedoman Kerja Teknis antara Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan Polres/Polresta menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan kerja sama dapat berjalan secara efektif hingga di tingkat daerah.
Pedoman tersebut diharapkan menjadi acuan bagi jajaran di lapangan dalam membangun komunikasi, koordinasi, serta mekanisme kerja yang lebih terstruktur sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing institusi.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato, Abdul Rasyid, S.ST., M.H., melalui kehadirannya dalam kegiatan tersebut turut memperkuat komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato dalam mendukung sinergi antara institusi pertanahan dan Kepolisian.
Sinergi lintas institusi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam menciptakan penyelenggaraan administrasi pertanahan yang tertib, transparan, serta memberikan kepastian hukum.
Dengan adanya kerja sama dan pedoman teknis tersebut, koordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato dengan jajaran Kepolisian di wilayah hukum setempat diharapkan semakin optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas pertanahan dan menjaga kepastian serta ketertiban di bidang pertanahan.

