Pohuwato – Kabupaten Pohuwato bersiap memberlakukan tambahan pajak (opsen) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta sistem parkir berlangganan. Kebijakan ini mulai berlaku efektif sejak 5 Januari 2025, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Dalam Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Pohuwato, Nirwan Due, Senin (6/1/2025), Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) bersama jajarannya menjelaskan teknis pelaksanaan aturan tersebut.
Kabid Penetapan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah, Suslana Wuso, menyebutkan bahwa aplikasi untuk memfasilitasi pembayaran sudah disiapkan oleh provinsi. “Kami masih menunggu instruksi lebih lanjut terkait keringanan atau diskon pajak PKB agar tidak memberatkan masyarakat,” ujarnya.
Suslana juga menjelaskan mekanisme parkir berlangganan yang memungkinkan masyarakat membayar satu kali dalam setahun, dibandingkan menggunakan karcis setiap kali parkir di tempat umum.
Ketua Komisi II DPRD, Nirwan Due, menegaskan pentingnya langkah cepat untuk mengimplementasikan kebijakan ini. Menurutnya, penerapan pajak baru ini telah menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam APBD 2025. “Jika tidak diterapkan, akan berdampak pada program-program yang telah direncanakan,” jelasnya.
Nirwan juga mendorong sinergi antara Samsat, Pemerintah Daerah, pemerintah provinsi, dan pihak kepolisian untuk memastikan kelancaran implementasi. “Kami dari DPRD siap mendukung koordinasi dengan pihak-pihak terkait demi keberhasilan kebijakan ini,” tambahnya.
Sementara itu, anggota Komisi II, Rizal Pasuma, menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terkait sistem parkir berlangganan. “Perlu ada pamflet dan penyuluhan khusus, terutama untuk pemilik kendaraan roda empat seperti pickup, agar masyarakat tidak bingung dengan kebijakan baru ini,” tutupnya.

