Pohuwato – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pohuwato kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kaderisasi dan isu-isu strategis daerah. Pada Sabtu (11/1/2025), PMII menggelar Simposium Kaderisasi yang berlangsung khidmat di Warkop 008, Kecamatan Marisa.
Acara ini dihadiri oleh Ketua Rayon dan Ketua Komisariat lingkungan Universitas Pohuwato. Suasana diskusi terasa serius, namun penuh kehangatan, saat para kader berkumpul untuk membahas pembenahan sistem kaderisasi internal PMII.
Ketua Kaderisasi Cabang PMII Pohuwato, Kifli Dunggio, menegaskan bahwa pembaruan pola kaderisasi menjadi langkah penting untuk menjaga kesinambungan ilmu pengetahuan dan regenerasi organisasi.
“Simposium ini bertujuan menata ulang sistem kaderisasi PMII Pohuwato agar lebih relevan dengan tantangan zaman. Kami ingin pola kaderisasi ini terus melahirkan kader berkualitas,” ujar Kifli penuh semangat.
Namun, tak hanya bicara soal internal, PMII juga membawa perhatian pada berbagai isu penting di Pohuwato. Ketua PC PMII Pohuwato, Rahmatullah Haras, SH, menyatakan bahwa simposium ini menghasilkan sejumlah rekomendasi dan pernyataan sikap terkait persoalan daerah yang mendesak.
“Tidak hanya soal kaderisasi, kami juga merumuskan sikap resmi PMII terhadap isu-isu strategis. Ini adalah bentuk kepedulian kami kepada masyarakat,” tegas Rahmatullah.
5 Tuntutan PMII Pohuwato untuk Pemerintah DaerahPMII Pohuwato meluncurkan lima pernyataan sikap yang menjadi sorotan utama:
- Evaluasi Layanan Kesehatan, PMII meminta Pemkab Pohuwato untuk memperbaiki sistem pelayanan di RSUD Bumi Panua demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- Tinjau Investasi Daerah, PMII mendesak evaluasi seluruh bentuk investasi yang berlangsung di daerah agar sesuai dengan kepentingan rakyat.
- Atasi Kerusakan Lingkungan Akibat PETI, Kerusakan lingkungan di wilayah Popayato akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) harus menjadi perhatian serius pemerintah.
- Dampak Kenaikan PPN pada UMKM, PMII meminta pemerintah menjamin kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% tidak memberatkan pelaku UMKM dan masyarakat kecil.
- Utamakan Kepentingan Rakyat, PMII menuntut Pemkab Pohuwato untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya.
Rahmatullah menambahkan bahwa rekomendasi ini adalah bentuk nyata dari perhatian PMII terhadap isu-isu yang memengaruhi kehidupan masyarakat Pohuwato.
“Kami berharap rekomendasi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. PMII hadir untuk masyarakat dan akan terus mengawal isu-isu strategis yang berdampak luas,” tutupnya.
