Recommended.

Muhammadiyah dan NU Apresiasi Langkah Kementerian ATR/BPN Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf Milik Umat

Maret 13, 2025

Raker Kementerian ATR/BPN dengan Komisi II DPR RI, Sepakati Pagu Anggaran 2025 Setelah Efisiensi Menjadi Rp4,4 Triliun

Februari 13, 2025

Trending.

KUD Dharma Tani Marisa Perkuat Kapasitas Pengurus, Siapkan Koperasi Hadapi Peluang Ekonomi Digital

Oktober 18, 2026

Penertiban Tanah Wakaf di Pohuwato Diperkuat Melalui Sidang Isbat Terpadu

September 17, 2026

Dua Pikap Bermuatan 2.450 Liter Solar Diamankan Satreskrim Polres Pohuwato

Oktober 19, 2026

Diduga Salurkan 10.325 Liter Solar Subsidi ke Tambang Ilegal, Warga Taluditi Ditahan Polisi

November 9, 2026

Samsat Marisa Hadirkan Layanan “Samsat Delivery”, Bayar Pajak Kendaraan Kini Bisa dari Rumah

September 1, 2026

Recommended.

Kementerian ATR/BPN Dorong Partisipasi Masyarakat untuk Pasang Patok Batas Tanah Melalui GEMAPATAS

Agustus 6, 2025

Kementerian ATR/BPN Upayakan Percepatan LP2B untuk Kurangi Jumlah Alih Fungsi Lahan

Maret 20, 2025

Trending.

​Dalam Dua Tahun Terakhir, Kementerian ATR/BPN Jangkau 16 Masyarakat Hukum Adat dan Daftarkan 68 Bidang Tanah Ulayat

Oktober 28, 2026

Dorong Kepastian Hukum Tanah Warisan, Kuasa Hukum Apresiasi Respons Kantor Pertanahan Pohuwato

November 9, 2026

Sidang Isbat Terpadu dan Penyerahan Sertipikat Rumah Ibadah Perkuat Kepastian Hukum Aset Keagamaan

September 23, 2026

Jaga Keamanan Aset, Dirjen SPPR Imbau para Pemilik Tanah untuk Pasang Patok Tanda Batas

Oktober 28, 2026

Kolaborasi Lintas Instansi dalam Pelaksanaan Sidang Isbat Wakaf di Kabupaten Pohuwato

Agustus 28, 2026
Selasa, November 17, 2026
Tech News, Magazine & Review WordPress Theme 2017
  • BERANDA
  • BERITA
    • Nasional
    • Peristiwa
    • Hukum & Kriminal
    • Kantah Pohuwato
    • Daerah
    • Politik
    • Lingkungan
    • Edukasi
  • GAYA HIDUP
    • Olahraga
    • Infotainment
    • Kuliner
    • Ekonomi & Bisnis
  • SOSBUD
    • Sosial
    • Budaya
  • OPINI
  • GALERI
    • Photo
    • Video
  • BERANDA
  • BERITA
    • Nasional
    • Peristiwa
    • Hukum & Kriminal
    • Kantah Pohuwato
    • Daerah
    • Politik
    • Lingkungan
    • Edukasi
  • GAYA HIDUP
    • Olahraga
    • Infotainment
    • Kuliner
    • Ekonomi & Bisnis
  • SOSBUD
    • Sosial
    • Budaya
  • OPINI
  • GALERI
    • Photo
    • Video
No Result
View All Result
pojokplan.id
No Result
View All Result

Reses DPRD Pohuwato, Abdul Hamid Tekankan Tiga Masalah Mendasar Masyarakat

53
SHARES
109
VIEWS
Share on FacebookShare to WhatsappShare on Twitter

POJOKPLAN.ID, POHUWATO – Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato dari Daerah Pemilihan (Dapil) Marisa–Buntulia, Abdul Hamid Sukoli, menegaskan bahwa hasil reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2026 masih didominasi persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, khususnya di Kecamatan Buntulia. Ia menyebut terdapat tiga isu utama yang terus berulang dan belum tertangani secara komprehensif, yakni sektor pertanian, pertambangan, dan ketenagakerjaan lokal, Jumat (06/02/2026).

Menurut Abdul Hamid, jika dicermati secara menyeluruh, keberadaan investasi dan aktivitas pertambangan rakyat sejatinya merupakan dua potensi besar yang dapat saling menguatkan apabila dikelola secara arif dan berkeadilan. Di satu sisi, investasi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Namun di sisi lain, aktivitas pertambangan rakyat memiliki jejak historis yang kuat sebagai penopang utama ekonomi masyarakat lokal.

RelatedPosts

Diduga Salurkan 10.325 Liter Solar Subsidi ke Tambang Ilegal, Warga Taluditi Ditahan Polisi

Dorong Kepastian Hukum Tanah Warisan, Kuasa Hukum Apresiasi Respons Kantor Pertanahan Pohuwato

Kantor Pertanahan Pohuwato dan Pemprov Gorontalo Perkuat Sinergi Percepatan Sertipikasi Tanah

“Yang kita butuhkan adalah skema yang benar-benar mempertemukan dua kepentingan ini agar mampu menjadi sumber daya utama dalam mendongkrak perekonomian masyarakat,” ujar Abdul Hamid.

Ia menegaskan bahwa investasi harus tetap berjalan, namun tidak boleh meminggirkan, apalagi mematikan ruang hidup penambang rakyat. Sebaliknya, penambang rakyat perlu mendapatkan dukungan, pembinaan, dan perlindungan, termasuk melalui pendampingan serius terkait legalitas pertambangan.

Dalam konteks tersebut, Abdul Hamid menyoroti persoalan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang hingga kini dinilainya masih sebatas wacana tanpa realisasi nyata. Padahal, secara faktual, proses pengurusan IPR justru dihadapkan pada berbagai kendala teknis dan administratif yang sulit dijangkau oleh masyarakat penambang.

“IPR yang didengung-dengungkan pemerintah sampai hari ini masih seperti mimpi. Secara teknis dan administratif, rakyat kita kesulitan untuk mengurusnya. Ini persoalan berulang yang tak pernah tuntas,” tegasnya.

Ia menilai pemerintah provinsi sebagai pemegang kewenangan utama, bersama pemerintah daerah, harus benar-benar hadir memberikan asistensi penuh kepada penambang rakyat hingga memperoleh legalitas melalui IPR.

Selain sektor pertambangan, Abdul Hamid juga mengkritisi arah investasi yang dinilainya belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan daerah dan masyarakat lokal. Menurutnya, investasi yang tidak menghadirkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat perlu dikoreksi secara serius.

Sorotan tajam juga disampaikan terkait keberpihakan perusahaan terhadap tenaga kerja lokal. Ia menilai keterlibatan tenaga kerja lokal masih sebatas pemenuhan persentase formal, tanpa menyentuh aspek substantif seperti penempatan pada posisi strategis serta program peningkatan keterampilan (upskilling).

“Operator masih didominasi tenaga kerja dari luar daerah. Padahal ada tenaga kerja lokal yang sudah mengabdi 3 hingga 7 tahun, tetapi tidak pernah ditingkatkan keterampilannya maupun jabatannya,” ungkapnya.

Abdul Hamid mengaku menerima banyak keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Bahkan, baru-baru ini lima tenaga kerja lokal mendatanginya untuk melaporkan pemutusan hubungan kerja (PHK), meskipun mereka telah lama mengabdi dan masih mampu menjalankan tugasnya. Ironisnya, posisi tersebut justru diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah.

Ia menegaskan bahwa meskipun kewenangan pengawasan dan pelatihan tenaga kerja berada di tingkat provinsi, hal itu tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk berdiam diri. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pohuwato guna menyusun langkah-langkah konkret, termasuk penguatan regulasi daerah terkait komposisi tenaga kerja 70 persen lokal dan 30 persen non-lokal.

Bahkan, muncul pula wacana pembentukan satuan tugas pengawasan tenaga kerja lokal sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah, meski kewenangan formal berada di tangan pemerintah provinsi.

Dalam waktu dekat, Abdul Hamid Sukoli yang juga merupakan anggota Komisi I DPRD Pohuwato berencana melakukan koordinasi langsung dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo serta Dinas Tenaga Kerja Provinsi untuk memotret secara nyata persoalan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten.

“Jangan sampai pemerintah provinsi seolah-olah menutup mata terhadap persoalan tenaga kerja lokal di daerah,” pungkasnya.

Tags: #ABDULHAMID#DPRD#RESES
Redaksi

Redaksi

informasi akurat dan terpercaya

Next Post

Ketahui Ada PELATARAN, Masyarakat Cari Informasi Layanan Pertanahan di Hari Libur

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POPULAR POST

  • PB HMI Desak Pecat Oknum Polisi yang Keroyok Kader di Mamuju

    620 shares
    Share 248 Tweet 155
  • Sengketa Tanah di Dembe I Memanas, Haji Ramang Diteror Saat Menempati Lahan Kontrak Sah

    272 shares
    Share 109 Tweet 68
  • 617 PPPK Pohuwato Siap Kerja, Dokumen Tantangan Terakhir

    214 shares
    Share 86 Tweet 54
  • Tindak Penganiayaan di Desa Imbodu, Telan Satu Korban Jiwa dan Satu Luka Berat

    211 shares
    Share 84 Tweet 53
  • Mengejutkan! Polda Gorontalo Bongkar Sindikat Perdagangan Orang di Pohuwato

    179 shares
    Share 72 Tweet 45
  • Beranda
  • Redaksi
  • Pedoman Media Sber
  • Tentang Kami
  • Kontak
PT SIBER MEDIA NUSANTARA

© Copyright 2025, All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • BERANDA
  • BERITA
    • Nasional
    • Peristiwa
    • Hukum & Kriminal
    • Kantah Pohuwato
    • Daerah
    • Politik
    • Lingkungan
    • Edukasi
  • GAYA HIDUP
    • Olahraga
    • Infotainment
    • Kuliner
    • Ekonomi & Bisnis
  • SOSBUD
    • Sosial
    • Budaya
  • OPINI
  • GALERI
    • Photo
    • Video

© Copyright 2025, All Rights Reserved