Jakarta – Kasus korupsi besar yang melibatkan Harvey Moeis, terdakwa korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 300 triliun, kini memicu kehebohan di ruang publik.
Dilansir dari tempo.co Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 23 Desember 2024 menjatuhkan vonis 6 tahun 6 bulan penjara kepada Harvey Moeis, yang dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada periode 2015-2022.
Selain hukuman penjara, Harvey diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1 miliar dengan subsider 6 bulan kurungan, serta uang pengganti senilai Rp 210 miliar. Namun, putusan ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak karena dianggap tidak sebanding dengan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan.
Mahfud MD, menyuarakan kegelisahannya lewat unggahan di platform media sosial X (dulu Twitter), menilai putusan tersebut “tak logis” dan menyentak rasa keadilan publik. “Harvey Moeis didakwa melakukan korupsi dan TPPU Rp 300 triliun, tapi hanya dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa. Vonis hakim malah lebih ringan, hanya 6,5 tahun. Ini jelas melukai rasa keadilan,” tulis Mahfud.
Harvey Moeis diketahui sebagai perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin dalam kasus ini. Ia dituduh mengelola tata niaga komoditas timah dengan cara melanggar hukum, termasuk manipulasi izin usaha pertambangan yang berdampak besar pada kerugian negara.
Vonis ini pun mengundang tanda tanya besar terkait konsistensi penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus korupsi besar. Banyak pihak mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan instansi terkait memberikan perhatian lebih terhadap kasus serupa untuk menegakkan prinsip keadilan dan memastikan hukuman yang setimpal.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut tata kelola sumber daya alam, yang semestinya memberi manfaat bagi rakyat luas. Putusan yang dinilai terlalu ringan ini dikhawatirkan akan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia dalam memberantas korupsi.

